REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAN

Abstract

Dalam tiga empat dekade terakhir terdapat dua peristiwa pergolakan politik berskala besar, yaitu berkaitan dengan pergantian pemerintahan ( dari Orde Lama ke Orde Baru dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ), yang di dalamnya terkandung adanya krisis pangan ( terutama ketersediaannya beras ) yang relatif berat. Dalam keadaan masyarakat di sekitar perkotaan ( Jawa ) dihadapkan pada kesulitan memperoleh bahan pangan ( beras ), maka bayangan jebakan krisis subsistensi ( Scott, 1989 ) bersamaan dengan krisis ekonomi (1998 ) benar-benar menjadi kenyataan. Sejak memasuki dekade 1990-an memanh terasa ada semacam “ kelalaian politik “ untuk mempertahankan spirit berswasembada beras secara nasional, dan kelalaian itu saat ini harus dibayar mahal oleh masyarakat pedesaan dalam bentuk keterbelakangan nya dibidang ekonomi.

Untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi pedesaan yang sudah menahun ini, diperlukan langkah reformatif atau menurut istilah Kuhn ( 1967 ) disebut revolusi paradigma ( kelembagaan pedesaan ). Langkah yang sifatnya “ tambal sulam “ atau setengah hati justru hanya akan membuang-buang waktu dan memboroskan sumber daya yang ada. Reformasi kelembagaan dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai “ to make ( performance of rural economics institutions ) better by putting or stop abuses or malpractices or by introducing better institutions “. Lebih lengkap lagi jika makna reformasi kelembagaan ekonomi ini terkait erat dengan reformasi di bidang kehidupan sosial dan politik pedesaan.