PELAKSANAAN EVALUASI KEBIJAKAN BERDASARKAN PERATURAN BAZNAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) PADA UPZ BAZNAS KOTA MALANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 pada UPZ BAZNAS Kota Malang. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 pada UPZ BAZNAS Kota Malang. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak implikasi terhadap eksistensi berdasarkan pada peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 pada UPZ BAZNAS Kota Malang. Teori yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan ini mengacu pada teori William N. Dunn bahwasanya dalam evaluasi terdapat kriteria yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldana (2014). Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan berdasarkan pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 masih belum berjalan secara optimal. Minimnya sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pengurus UPZ, minimnya waktu yang dimiliki oleh pengurus UPZ,  dan secara kelembagaan UPZ masih belum bisa mandiri. Sehingga hal ini dapat menurunkan eksistensi UPZ terhadap kepercayaan muzaki, sehingga muzaki belum bisa sepenuhnya percaya atas kehadiran UPZ di lingkungan masyarakat.