Dinamika Implementasi Awal Program SAMISAKA dalam Memperkuat Tata Kelola Desa di Kaimana

Robi Daud Samangun; Kristyan Dwijosusilo; Kresna Adhi Prahmana

doi:10.37849/mici.v8i2.544

Authors

Robi Daud Samangun Universitas Dr. Soetomo
Kristyan Dwijosusilo Universitas Dr. Soetomo
Kresna Adhi Prahmana Universitas Dr. Soetomo

DOI:

https://doi.org/10.37849/mici.v8i2.544

Keywords:

SAMISAKA, Perbup Kaimana No. 7 Tahun 2026, Bricolage, Hibridasi Kelembagaan, Tata Kelola Kampung, Siskeudes

Abstract

Desentralisasi fiskal menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan nasional. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, meluncurkan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) melalui Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026. Implementasi program di wilayah kepulauan dengan keterbatasan aksesibilitas memunculkan dinamika tata kelola yang kompleks pada fase awal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlambatan administratif, kontestasi aktor, dan proses hibridisasi kelembagaan antara birokrasi formal dan institusi adat setelah regulasi diberlakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-deskriptif yang dipadukan dengan etnografi kelembagaan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif mewakili tiga tipologi aksesibilitas, yaitu kawasan perkotaan, pesisir semi-terisolasi, dan pedalaman terisolasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik refleksif dan pemetaan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi berbeda menurut karakteristik wilayah, meliputi tumpang tindih regulasi dan politisasi di kawasan perkotaan, kendala logistik dan penyusunan RAB digital di wilayah pesisir, serta keterbatasan jaringan komunikasi dan literasi keuangan di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik adaptif berupa penyusunan anggaran secara manual serta pelibatan guru dan tenaga kesehatan dalam administrasi pelaporan. Selain itu, ketegangan antara akuntabilitas birokrasi dan norma komunal adat diselesaikan melalui hibridisasi kelembagaan dengan mengintegrasikan klaster ekonomi berbasis marga dan peran kelembagaan adat ke dalam tata kelola formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi tata kelola di daerah otonomi khusus bergantung pada kapasitas adaptif aktor lokal dan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi institusi adat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas birokrasi

References

Abdullah, MF, Rukin, & Setiawan, A. (2025). Optimalisasi Manajemen Kinerja dan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi, Pariwisata dan Manajemen Perhotelan, 4(2), 417–428.

Arifin, F. (2024). Dinamika Hukum Administrasi Negara di Indonesia: Sebuah Studi Kritis Sebagai Hasil dari Gugatan Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hermeneutika: Jurnal Studi Hukum, 8(2), 1–20. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9566

Asimah, D., & Erliyana, A. (2025). Konsep dan Perlindungan Hukum Terkait Tindakan Administratif Pemerintah dalam Bentuk Kegagalan Melaksanakan Tindakan Konkret (Pengabaian). Jurnal Studi Hukum dan Keadilan IUS, 13(3), 708–733. https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1520

Bogdan, R., & Taylor, SJ (1975). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial. Wiley.

Djuminah, D., & Wijayanto, A. (2022). Karakteristik Komite Audit dan Keterlambatan Laporan Audit (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2020). Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB), 22(2), 22–49. https://doi.org/10.20961/jab.v22i2.846

Elisabeth, A., Ema, & Ayem, S. (2020). Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Pengungkapan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Moderator. Economic Discourse (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 19(September), 78–90.

Esmati, S., Lewa, I., Herawwaty, H., Khaled, A., & Indrawati, I. (2024). Menyelaraskan Hukum Administrasi dan Administrasi Publik: Kunci Efektivitas dan Kepercayaan Publik. JOELS: Journal of Elections and Leadership, 5(2), 10–20. https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.21814

Fajriani, IN, Widyaningsih, A., & Heryana, T. (2022). Tinjauan Pustaka: Pengaruh Opini Auditor, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Keterlambatan Laporan Audit. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 7(2), 1–20. https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3837

Fauzi, A., Noor, AW, Ardyansyah, LN, Joned, JBS, Mukti, NF, Putri, NCR, Wulan, Mulyana, AP, & Sanjaya, F. (2023). Studi Penerapan Arsitektur Data Warehouse dalam Business Intelligence pada Pengambilan Keputusan Bisnis. JEMSI: JURNAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EKONOMI, 4(5), 868–875.

Hapsa, & Beriansyah, A. (2022). Kebijakan Inovasi untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Masa Pandemi Covid–19 dalam Konteks Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Jambi. Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora, 6(2), 403–411.

Hartati, & Hamka. (2025). Perkembangan Hukum Administrasi dan Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Al-Ahkam, 7(2), 20–30. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i2.4162

Junaedi, GS (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Konstituen, 3(2), 1–20. https://doi.org/10.33701/jk.v3i2.2390

Liu, JZ (2024). Improvisasi, struktur kolektif, dan perubahan budaya: Sebuah teori bricolage. Teori Antropologi, 24(4), 1–30. https://doi.org/10.1177/14634996231218568

Mallarangeng, AB, Rahayu, S., Armelia, N., Muharram, AA, Fajar, BR, Yunus, MA, & Mutmainna. (2024). Analisis Hukum Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Palippu. HUKUM: Jurnal Hukum, 3(2), 1–7.

Mambu, SDS, Masinambow, VA ., & Niode, AO (2024). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Petani (Studi Kasus: Desa Ongkaw II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi, 24(4), 90–106.

Meutia, H., Indriana, K., Siagian, R., Widjanarko, W., Putra, CIW, Carlos, GJ, & Saobari, M. (2024). Transformasi Kepemimpinan dan Dinamika Kelembagaan: Membangun Tata Kelola yang Baik Melalui Reformasi Administrasi Publik. JEMMA (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 7(1), 68–81.

Muhammad, AIA, Wicaksana, AR, & Alfianto, H. (2024). Dinamika Pelayanan Administrasi Pemerintah: Analisis Beban Administrasi sebagai Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan ESDM Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 154–163. https://doi.org/10.5281/zenodo.13361496

Pramono, W., Hariadi, B., Mulia, RA, Putri, RP, Meilina, S., & Suryaningsih, S. (2024). Tinjauan Pustaka tentang Dampak Reformasi Hukum terhadap Efisiensi Administrasi Pemerintahan Daerah. JIEE, 4(1), 66–70. https://doi.org/10.69989/xavgc910

Putra, EAM, Wibowo, GDH, & Minollah, M. (2024). Kekosongan Hukum dalam Hukum Administrasi Indonesia: Urgensi Regulasi Kebijakan. Bagian Filsafat Hukum, 19(1), 1–30. https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991

Rahayu, D., Lestari, RWD, & Sumantri. (2025). Mewujudkan Nilai-Nilai Korporasi Berkelanjutan: Integrasi Akuntansi Hijau, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Profitabilitas dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Moderasi. AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa, 14(1), 143–154. https://doi.org/10.26740/akunesa.v14n1.p143-154

Rahmawan, AB, Nariswari, AA, & Sholihah, AZ (2025). Reformasi Tata Kelola Sanksi Administratif: Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif di Indonesia. Arena Hukum, 3(7), 1–30. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4

Ramdhan, FA, & Kusumawati, L. (2026). Tantangan Tata Kelola dalam Regulasi Pelayanan Publik dan Evolusi Akuntabilitas Administratif di Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia Qreset, 1(1), 20–27. https://doi.org/10.63668/qijl.v1i1.53

Sisma, MF, & Adlhiyati, Z. (2023). Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Administratif: Perspektif Hukum Administrasi. Jurnal Cendekia Hukum, 8(2), 1–20. https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.592

Susilowati, & Pangestu, AR (2023). Efektivitas Layanan Mobile Samsat dalam Melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Jakarta Utara. Jurnal Penyedia Ilmu Pemerintahan, 2(1), 138–152.

Syawaludin, & Wibowo, A. (2026). Yurisprudensi Pengadilan Administrasi Negara dalam Pengembangan Hukum Administrasi Negara. JUSTICES: Jurnal Hukum, 2(1), 21–33. https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.18

Wati, ASM, & Setiyawan, D. (2025). Relokasi Ibu Kota Indonesia: Tinjauan Normatif-Yuridis tentang Pemerintahan, Hukum Pidana, dan Stabilitas Negara. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial, 7(2), 75–92. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i2.8471

Yasin, Andi Sri Yusnani, Anwar, A., Sagena, Uni W, & Masjaya. (2024). Analisis Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Kompak: Jurnal Ilmiah Akuntansi Terkomputerisasi, 17(2), 366–373. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142