PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DESA KERTONEGORO KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

Mohammad Ibnu Aji Santoso; Asmuni Asmuni

doi:10.37849/mici.v3i2.274

Authors

Mohammad Ibnu Aji Santoso Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan
Asmuni Asmuni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

DOI:

https://doi.org/10.37849/mici.v3i2.274

Keywords:

Kualitas pelayanan, Kepuasan Masyarakat, Regresi Linier Sederhana.

Abstract

Penelitian ini berfokus mencari tahu Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.217 pengguna pelayanan 2020. Jumlah sampel sebanyak 339 yang di hitung menggunakan rumus slovin. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Jumlah responden terpilih dalam penelitian ini sebanyak 58 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas pelayanan (X) dan Kepuasan Masyarakat (Y). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai variabel Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan masyarakat. Hal tersebut dapat di lihat dari nilai t_hitung > t_tabel dengan nilai 3,991 > 2,001. Atau dapat di lihat nilai signifikasinya adalah 0,000 < 0,05.

References

Barry, T. d. 2015. Service Quality, Profitability, and The Ekonomic Worth Of Customers: What we know and what we Need to Learn. Journal Of The Academy of Marketing Science, 28(1), 67-85.

Hayat. 2017. Menejement Pelayanan Publik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2017. Customer Service Excelent. Depok.: PT. Raja Grafindo Persada.

Sinambelang. 2014. Reformasi Pelayanan, cetakan ketujuh. Jakarta.: Bumi Aksara .

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.

Widyasari, A. M. 2013. Teori dan Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap keberkesanan Sistem Pelayanan Publik Tingkap, XI (2).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik.

Menteri PAN. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa